NEWSPRO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan, transformasi rekrutmen dan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi bagian penting dari tujuh agenda transformasi manajemen ASN.
Hal ini termasuk penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024.
“Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” ujar Rini di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (8/3/2025).
Transformasi ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang mencakup tujuh agenda utama, yaitu:
- Transformasi rekrutmen dan jabatan
- Kemudahan mobilitas talenta nasional
- Percepatan pengembangan kompetensi
- Penataan pegawai non-ASN
- Reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN
- Digitalisasi manajemen ASN
- Penguatan budaya kerja dan citra institusi
Dengan adanya UU ASN ini, pemerintah memberikan ruang bagi sistem rekrutmen ASN yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Sebelumnya, setiap instansi memiliki penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang berbeda-beda.
Namun, dengan penyesuaian yang dilakukan, pemerintah melalui Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berupaya menyelaraskan TMT pengangkatan ASN secara nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas.
“Transformasi rekrutmen ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel guna mendapatkan ASN yang profesional dan berintegritas,” ungkap Rini.
Penataan Pegawai Non-ASN dan Mobilitas Talenta Nasional
Selain transformasi rekrutmen, pemerintah juga berfokus pada penataan pegawai non-ASN yang telah menjadi tantangan sejak 2005. Ada empat prinsip utama dalam penataan pegawai non-ASN, yaitu:
- Menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal
- Tidak mengurangi pendapatan pegawai non-ASN saat ini
- Menghindari pembengkakan anggaran
- Menjamin penataan sesuai regulasi yang berlaku
Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati bahwa penataan pegawai non-ASN hanya dilakukan terhadap mereka yang telah terdaftar dalam database BKN.
Sementara itu, terkait agenda transformasi kemudahan mobilitas talenta nasional, penyesuaian jadwal pengangkatan ASN 2024 juga mempertimbangkan redistribusi ASN ke daerah atau sektor yang membutuhkan kompetensi tertentu. Langkah ini selaras dengan penyesuaian dalam penataan ASN guna mendukung program prioritas nasional yang sedang berjalan.
Dengan adanya transformasi ini, diharapkan ASN di Indonesia dapat bekerja lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dinamis serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
(Uj)
